Sampah Makanan Capai 39,82 Persen dari Total Sampah Indonesia, Ini Perbandingannya dengan Singapura

SATUNAMANEWS.COM – Sampah makanan masih menjadi salah satu tantangan lingkungan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Aldi Atmaja yang diterbitkan dalam ANTASENA: Governance and Innovation Journal pada 2026, sampah sisa makanan menyumbang 39,82 persen dari total komposisi sampah di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan sisa pangan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Penelitian berjudul “Analisis Komparatif Pengelolaan Sampah Makanan di Indonesia dan Singapura” ini membandingkan strategi kedua negara dalam menangani sampah makanan, mulai dari kebijakan pemerintah, pemanfaatan teknologi, hingga partisipasi masyarakat.

Melalui pendekatan ekologi, penelitian tersebut mengkaji bagaimana kondisi geografis, sumber daya manusia, teknologi, nilai sosial, dan kepemimpinan memengaruhi pengelolaan sampah makanan di Indonesia dan Singapura.

Indonesia Hadapi Tantangan Sampah Makanan

Dalam penelitian tersebut, Indonesia disebut sebagai negara dengan volume sampah makanan terbesar di kawasan Asia Tenggara berdasarkan data yang dibahas dari laporan Food Waste Index Report 2024 oleh United Nations Environment Programme (UNEP).

Sementara itu, data komposisi sampah yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa sisa makanan mencapai 39,82 persen dari total sampah Indonesia pada 2023. Sampah makanan berasal antara lain dari rumah tangga, restoran, dan pasar.

Besarnya jumlah penduduk, kebiasaan membuang makanan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya infrastruktur pengolahan menjadi sejumlah tantangan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga memengaruhi proses distribusi pangan. Jarak antara wilayah produksi dan konsumsi serta perbedaan akses terhadap fasilitas pengolahan sampah dapat meningkatkan risiko kerusakan makanan dan menyulitkan penanganan limbah di berbagai daerah.

Selain itu, sampah makanan yang menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) dapat menghasilkan gas metana ketika membusuk tanpa oksigen. Gas tersebut merupakan salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Gerakan Selamatkan Pangan Jadi Salah Satu Upaya Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai upaya untuk mencegah pemborosan pangan. Salah satunya adalah Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional sejak 2022.

Program ini bertujuan mencegah pangan berlebih yang berpotensi menjadi sampah makanan. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, hingga media massa.

Penelitian tersebut juga menguraikan peran sejumlah organisasi dalam menyelamatkan pangan berlebih dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah Aksata Pangan, Surplus, FoodCycle Indonesia, Food Bank Bandung, dan Scholars of Sustenance (SOS). Program yang dijalankan mencakup penyelamatan pangan berlebih, donasi makanan, edukasi mengenai pangan, serta distribusi makanan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Meski demikian, penelitian ini menilai bahwa upaya pengelolaan sampah makanan di Indonesia masih menghadapi kendala berupa kesadaran masyarakat yang belum merata, keterbatasan infrastruktur, dan penerapan teknologi yang belum optimal di seluruh wilayah.

Singapura Mengandalkan Kebijakan Terintegrasi dan Teknologi

Berbeda dengan Indonesia, Singapura menerapkan pengelolaan sampah makanan yang menggabungkan kebijakan pemerintah, pendidikan lingkungan, dan pemanfaatan teknologi.

Dalam data komposisi sampah tahun 2023 yang dibahas pada penelitian tersebut, sampah makanan menyumbang sekitar 11 persen dari total sampah Singapura. Persentase ini lebih rendah dibandingkan Indonesia yang mencapai 39,82 persen.

Namun, persentase komposisi tersebut tidak sama dengan jumlah sampah makanan yang dihasilkan secara keseluruhan. Penelitian juga mencatat bahwa Singapura tetap menghasilkan ratusan ribu ton sampah makanan setiap tahun.

Berdasarkan data National Environment Agency (NEA) yang diolah dalam jurnal, total sampah makanan Singapura pada 2023 mencapai 755.000 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132.000 ton didaur ulang, dengan tingkat daur ulang sebesar 18 persen.

Singapura menghadapi tantangan tersendiri karena keterbatasan lahan dan ketergantungan pada impor pangan. Penelitian menyebutkan bahwa lebih dari 90 persen kebutuhan makanan negara tersebut dipenuhi melalui impor, sehingga upaya mengurangi pemborosan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Empat Tahapan Pengelolaan Sampah Makanan di Singapura

Penelitian Aldi Atmaja menjelaskan bahwa strategi pengelolaan sampah makanan di Singapura mencakup empat tahapan utama.

1. Mencegah dan mengurangi sampah makanan sejak awal

Langkah pertama dilakukan dengan mengurangi pemborosan di sumbernya, seperti menghindari pembelian bahan makanan secara berlebihan, memasak terlalu banyak, atau memesan makanan melebihi kebutuhan.

2. Menyalurkan makanan berlebih yang masih layak

Makanan yang tidak terjual atau berlebih dapat disumbangkan melalui organisasi distribusi pangan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

3. Mengolah sampah makanan menjadi produk bernilai

Sampah makanan yang tidak dapat dihindari diupayakan untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan dapat mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

4. Memulihkan energi dari sampah

Sampah makanan yang tidak dapat dimanfaatkan melalui tahapan sebelumnya dapat diarahkan ke fasilitas waste-to-energy (WTE) untuk pemulihan energi.

Selain tahapan tersebut, penelitian juga membahas teknologi anaerobic digestion, yaitu proses biologis yang menguraikan bahan organik tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Perbedaan Indonesia dan Singapura dalam Mengelola Sampah Makanan

Perbandingan kedua negara dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada jumlah sampah, tetapi juga pada kondisi yang memengaruhi penerapan kebijakannya.

Indonesia memiliki wilayah yang luas, jumlah penduduk besar, serta kondisi sosial dan geografis yang beragam. Situasi ini membuat edukasi masyarakat, distribusi pangan, koordinasi kebijakan, dan pemerataan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri.

Di sisi lain, Singapura memiliki wilayah yang relatif kecil sehingga tata kelola dan penerapan kebijakan dapat dilakukan secara lebih terpusat. Negara tersebut juga memanfaatkan teknologi pengolahan sampah serta pendidikan lingkungan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Dari aspek kepemimpinan, penelitian menggambarkan Indonesia dengan pendekatan yang lebih terdesentralisasi dan mengandalkan partisipasi masyarakat serta inisiatif lokal. Sementara itu, Singapura menerapkan pendekatan yang lebih terpusat dengan peran pemerintah yang dominan.

Meski memiliki perbedaan, kedua negara sama-sama membutuhkan kebijakan yang berjalan efektif, dukungan masyarakat, dan pengelolaan sampah yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Kesadaran Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Jadi Kunci

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan sampah makanan yang efektif membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan perubahan perilaku masyarakat.

Indonesia memiliki potensi melalui program penyelamatan pangan dan partisipasi berbagai organisasi. Namun, upaya tersebut perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat, pemerataan fasilitas pengolahan, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan program. Penggunaan anggaran perlu sesuai dengan perencanaan, sedangkan kebijakan perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan dievaluasi secara berkala.

Pada tingkat individu, pengurangan sampah makanan dapat dimulai dengan membeli bahan pangan sesuai kebutuhan, menghindari mengambil makanan secara berlebihan, dan memanfaatkan makanan yang masih layak dikonsumsi.

Pengalaman Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa penanganan sampah makanan tidak cukup hanya mengandalkan pengolahan setelah sampah terbentuk. Pencegahan pemborosan, pemanfaatan pangan berlebih, dan pengelolaan limbah yang tepat perlu dilakukan secara terpadu.

Dengan demikian, pengelolaan sampah makanan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat untuk mendukung sistem pangan yang lebih efisien dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sumber: Aldi Atmaja, “Analisis Komparatif Pengelolaan Sampah Makanan di Indonesia dan Singapura”, ANTASENA: Governance and Innovation Journal, Volume 4, Nomor 1 (2026), hlm. 27–45.